Berlakunya Hak Veto dalam organisasi PBB apa bila di tinjau dari demokrasi

Berikan pendapat anda tentang masih berlakunya hak veto dalam organisasi PBB apa bila di tinjau dari demokrasi

Jawab:

Hak veto merupakan hak khusus bagi pemegangnya untuk membatalkan suatu rancangan / draf peraturan maupun resolusi di dalam Dewan Keamanan PBB , hak ini terkesan sewenang - wenang dan dapat dengan mudah disalahgunakan . Dan hal ini memang benar adanya , seringkali PBB tak mampu berbuat banyak dalam menangani suatu konflik antar-negara karena ia dibungkam oleh hak veto . Hak veto di PBB dimiliki oleh 5 negara , yaitu : Amerika Serikat , Rusia ( Pengganti Uni Soviet ) , RRC ( Pengganti Republik China ) , Inggris , Perancis . Kelima negara ini diberi hak veto karena merupakan 5 negara tetap dewan keamanan .

Kalau dilihat dari masa berlaku dan zamannya , maka bisa disimpulkan bahwa Hak Veto sudah tidak memenuhi tuntutan zaman lagi . Karena secara tak langsung hak veto memberikan suatu kekuasaan yang besar bagi pemakainya , sedangkan pola perpolitikan internasional zaman ini mengadopsi asas persamaan hak dan martabat . Seharusnya diadakan pemungutan suara ( Voting ) yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemberian hak veto , karena sejarah membuktikan bahwa hak veto selalu membawa pengaruh buruk .

Contohnya  serangan Israel ke Gaza (2008-2009) yang dibiarkan begitu saja oleh PBB karena adanya veto dari AS , padahal secara jelas Israel melanggar kedaulatan negara lain dan melakukan kejahatan kemanusiaan dan keinginan Palestina untuk diakui sebagai negara merdeka dan diterima sebagai anggota PBB yang selalu diveto oleh AS dan sekutu - sekutunya , padahal secara jelas tertulis di Piagam Atlantik bahwa setiap negara berhak untuk menentukan pemerintahannya dan nasibnya sendiri .

Dan menurut saya PBB tidak demokratis dalam melidungi dunia karena lebih mementingkan kepentingan  segelintir negara saja yang memiliki hak veto dibandingkan kepentingan bersama  . Dengan semakin kompleks nya kondisi dan masalah internasional , maka dibutuhkan suatu sistem yang terpadu dan mampu mendukung fungsi PBB secara maksimal . Dan secara jelas hak veto sudah tak mampu mendukung fungsi PBB sebagai organisasi perdamaian dunia , hak veto bagaikan suatu alat untuk mendiskriminasi negara - negara lain . Oleh karena itu sudah sepantasnya diganti oleh sistem baru yang lebih demokratis dan lebih mampu mendukung fungsi PBB .