HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

1.    Hak angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu.

2.    Hak Interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah atau presiden.

3.    Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.

4.    Hak budget, adalah hak DPR untuk mengesahkan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Balanja Negara) menjadi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

5.    Hak Bertanya, adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden secara tertulis.

6.    Hak Imunitas, adalah hak DPR yang tidak dapat diganggu gugat di muka pengadilan dari hasil ketetapan atau keputusan yang telah dibuatnya.

7.    Hak Petisi, adalah hak DPR untuk mengajukan usul / anjuran serta pertanyaan mengenai suatu masalah.

8.    Hak inisiatif, adalah hak DPR untuk mengajukan usul RUU (Rancangan Undang-Undang)

9.    Hak Amandemen, adalah hak DPR untuk mengadakan/mengajukan perubahan terhadap RUU (Rancangan Undang-Undang)

10.                      Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.