Ringkasan Materi kuliah Sistem Ekonomi indonesia

 Ringkasan Materi kuliah Sistem Ekonomi indonesia

1.       Pengertian perencanaan pembangunan adalah suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, melenyapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja. Tujuan perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada.

2.       Macam-Macam Sistem Ekonomi

a.      Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis
Sistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi

b.     Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistik, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunistik, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

c.      sistem  Ekonomi campuran

adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya, di dalam ekonomi campuran terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Atau  gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Da lam sistem ekonomi campuran, kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonomi masih diakui, tetapi pemerintah ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator ekonomi dengan memberlakukan berbagai kebijakan fiskal dan moneter.

3.       Pelaku-pelaku ekonomi

a.       Rumah Tangga
Rumah tangga yang dimaksudkan adalah rumah tangga konsumsi yaitu baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Dalam rumah tangga keluarga memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal. Faktor produksi ini oleh rumah tangga keluarga dijual kepada rumah tangga perusahaan dengan memperoleh kompensasi atau imbalan berupa upah dan gaji serta bunga dan sewa.

b.      Perusahaan/Produsen
Perusahaan atau rumah tangga perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba.

c.        Pemerintah

Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi.

d.      Lembaga-Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan keuangan untuk memperlancar jalannya perekonomian suatu negara.

e.       Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku ekonomi maksudnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga termasuk pelaku ekonomi yang penting bagi perekonomian karena berhubungan dengan transaksi luar negeri.

4.       Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi :

a.         Faktor Sumber Daya Manusia

          Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b.       Faktor Sumber Daya Alam

           Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c.        Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

           Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d.       Faktor Budaya

           Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

e.        Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

f.         Kewirausahaan (Entrepreneurship)

           Para pengusaha memiliki perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menjadi bararang yang akan dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengombinasikan input dapat disebut sebagai kemampuan inovasi. Sejarah mencatat bahwa kemampuatun inovasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi tinggi. Contohnya, produk coca cola, salah satu minuman ringan terlaris di dunia dihasilkan oleh wirausaha Amerika Serikat.

5.       Inflasi adalah kecenderungan dari tingkat harga untuk naik secara umum dan terus menerus.

Cara Penaggulangan Inflasi

1.      Menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar

Dengan pendekatan gradual kebijakan yang ditempuh adalah dengan sedikit pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran. (M. Suparmoko, 1991: 199)

2.      Mengurangi jumlah uang yang beredar

Cara penaggulangan inflasi yang kedua yaitu dengan pendekatan secara drastic dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar akan menciptakan suatu resesi yang hebat dan inflasi akan menurun sedikit saja. Hal ini terjadi karena penurunan kesempatan kerja yang drastic yang membarengi turunnya laju inflasi, justru akan menyebabkan tingkat upah meningkat. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran, maka upah untuk golongan pekerja yang memiliki keahlian khusus akan semakin tinggi harganya. (M. Suparmoko, 1991: 199)

Pedekatan ini akan mendorong turunnya tingkat inflasi sehinga jumlah produksi nasional dan tingkat kesempatan tingkat kerja menjadi pulih pada tingkat kesempatan kerja penuh. (M. Suparmoko, 1991: 199)

3.      Kebijakan penghasilan (income policy)

Kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba megurangi kenaikan tingkat upah secara epat. Penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan (persuasion). Misalnya pemerintah dapat mengadakan pengawasan upah dan pengawasan harga (wage and price control), atau pemerintah dapat menghimbau para pimpinan organisasi buruh tersebut. Hanya saja ada bahayanya, apabila kebijakan itu dilaksanakan terlalu lama, sehingga akan terjadi suatu alokasi yang salah dari factor-fktor produksi. (M. Suparmoko, 1991: 200)

4.      Kebijakan Insenif Perpajakan (Tax Incentive Plan)

Pemerintah akan mengenakan pajak tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah. Cara ini dapat diterima oleh Negara-negara maju, tetapi untuk Negara berkembang belum bisa melakukannya. Hal ini disebabkan tingkat upah di negara-negara berkembang  masih sangat rendah dan sangat tertinggal dengan kenaikan harga barang. (M. Suparmoko, 1991: 200)

6.       Kebijakan fiskal dan moniter

a.       Kebijakan fiskal, adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Menurut salah satu ahli ekonomi Sadono Sukirno menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada pajak dan pengeluaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada.

b.      Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin kestabilan nilai uang, agar tidak terjadi inflasi.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. ^[1]